ANIES

UMP DKI Jakarta Naik, Anies: “Ada sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak memenuhinya”

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan besaran upah minimum propinsi atau UMP 2022 sejumlah Rp 4.453.935,536.

Besaran UMP DKI Jakarta, kata Anies, telah sesuai ketetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dan formula yang ada pada Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan yang berlaku untuk pekerja buruh dengan periode kerja kurang dari 1 tahun.

” Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935,536.” ujar Anies

Atas besaran upah itu, Anies mengharuskan para pengusaha membuat struktur dan skala upah dengan memerhatikan kekuatan perusahaan dan keproduktifan. Ke-2 nya sebagai pedoman upah untuk karyawan atau pekerja dengan periode kerja setahun atau lebih.

” Pemprov DKI Jakarta akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut,” kata dia.

Baca Juga  Daftar UMP 2022, Jakarta Tertinggi dan Jawa Tengah Jadi yang Terendah. Simak Selengkapnya!